NABIRE | Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Tengah (PPT), Dr. Ribka Haluk melantik Ir. Darwin Haratua Lumban Tobing menjadi Pj Bupati Puncak di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Nabire (9/10/2023).
Ribka Haluk menyampaikan pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 131.91-5955 Tahun 2018 dan No 131.91-5956 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati Puncak dan Wakil Bupati Puncak bahwa terhitung sejak tanggal 24 September 2023 merupakan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Puncak periode 2018-2023.
“Kepada Willem Wandik dan Pelinus Balinal Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023, atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengucapkan terima kasih banyak atas jasa-jasa yang baik dan pengabdiannya memimpin masyarakat Puncak selama 5 tahun,” ungkap Ribka Haluk.
Ia berpesan kepada Penjabat Bupati Puncak, silahkan melanjutkan program kerja Bupati terdahulu yang sudah baik dan laksanakan program prioritas nasional
Kepada Penjabat Bupati Puncak segera membangun sinergitas dan konsolidasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan seluruh stakeholder dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Puncak.
“Pastikan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Puncak, pastikan seluruh ASN berada di tempat penugasan. Jadi setelah pelantikan ini, saya perintahkan untuk tidak ada lagi kantor perwakilan di kabupaten lain dan saya tidak mau dengar itu lagi, seluruh ASN harus kembali ke Kabupaten Puncak untuk melayani masyarakat,” pungkasnya.
Ribka Haluk juga meminta agar Penjabat Bupati Puncak untuk melakukan program kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengahapusan kemiskinan ekstrem.
“Kemudian memastikan pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional antara lain, percepatan penurunan stunting 14% tahun 2024, pengentasan kemiskinan ekstrim dan kemiskinan dimana target nasional 0% tahun 2024, pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada tahun 2024 dan kesiapan dukungan anggaran bagi penyelenggara pemilu dan pemilukada serta pengendalian inflasi daerah terutama menjelang hari-hari besar dan memastikan ketersediaan komoditas barang yang menjadi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Darwin Haratua Lumban Tobing mengatakan, saat ini secara resmi dilantik menjadi Penjabat Bupati Puncak, untuk mengisi pemerintahan selama masa transisi. Untuk Kabupaten Puncak memang perlu langkah-langkah strategis untuk bagaimana mencapai tujuan pembangunan kedepan.
“Setelah saya dilantik ini, saya akan segera kembali ke Kabupaten Puncak untuk melakukan koordinasi ke seluruh stekolder, mulai dari Forkompinda, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan gereja, tetapi juga kepada seluruh perangkat OPD yang ada. Dimana target kami yang utama adalah bagaimana menciptakan rasa aman di Kabupaten Puncak,” jelasnya.
Darwin menerangkan imbas dari adanya gangguan keamanan di Kabupaten Puncak, mengakibatkan hampir seluruh perangkat daerah melakukan tugasnya dari luar Kabupaten Puncak, termasuk anggota DPRD.
“Memang sejujurnya belakangan ini seperti perangkat OPD kami berada di luar Puncak, termasuk anggota DPRD melakukan sidang-sidang di luar kabupaten, bahkan acara kepemudaan juga diselenggarakan di Kabupaten Mimika. Pada kesempatan di KNPI saya mewakili Bupati saat itu menyampaikan, mengapa kita harus selenggarakan di Mimika bukan di Ilaga Ibukota Kabupaten Puncak. Nah, kedepan saya harapkan kita melakukan kegiatan di Ilaga,” tuturnya.
“Saya juga sudah tegaskan, agar seluruh ASN untuk kembali ke Kabupaten Puncak. Nah ini akan menjadi program prioritas saya dalam waktu dekat, sambil kita berproses dalam agenda pemerintahan yang lainnya. Saya pikir kita harus meningkatkan keamanan, tetapi juga melibatkan seluruh kompononen yang ada di pemerintahan Kabupaten Puncak,” tegasnya.
Darwin juga berkomitmen untuk menuntaskan program stuting, kemiskinan ekstrem, inflasi, dan juga pengangguran yang merupakan agenda pemerintah pusat hingga ke daerah. Ia mengungkapkan untuk mencapai hasil yang maksimal tentu ini bukan hal yang mudah, bahkan seorang bupati 1 periode pun bisa saja mendapat hambatan yang besar.
“Nah terkhusus di Kabupaten Puncak, yang utama menjadi hambatan adalah masalah keamanan. Maka kedepan dalam 100 hari kerja, yang utama dilakukan adalah menciptakan rasa aman,”katanya.